Wamenlu: Diplomasi Harus Bangun Narasi Baru untuk Redam Islamofobia

Wamenlu: Diplomasi Harus Bangun Narasi Baru untuk Redam Islamofobia

— Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta menilai bumi memerlukan narasi baru dalam hubungan antarbangsa untuk meredam islamofobia, prasangka antaragama, serta pemanfaatan identitas keagamaan sebagai instrumen bentrok geopolitik.

Hal itu disampaikan Anis saat menjadi pembicara dalam Sajid Diplomat Talk nan diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 wartawan dari beragam media.

Menurut Anis, ketakutan terhadap suatu ideologi, negara, maupun kepercayaan kerap direkayasa menjadi instrumen politik untuk membangun persepsi ancaman. Fenomena itu, kata dia, tampak dalam beragam bentuk, mulai dari ketakutan terhadap China, Rusia, hingga Islam.

“Yang paling kita khawatirkan adalah pemanfaatan rumor kepercayaan sebagai instrumen dalam bentrok geopolitik,” ujar Anis.

Karena itu, lanjut dia, diplomasi Indonesia tengah mengembangkan kerja sama dengan sejumlah negara untuk membangun narasi nan memungkinkan masyarakat saling memahami latar belakang kepercayaan masing-masing tanpa merasa saling terancam.

Anis mencontohkan, Kementerian Luar Negeri sedang menjajaki kerja sama dengan utusan unik Belanda untuk urusan kebebasan berakidah sebagai bagian dari upaya melawan beragam corak fobia nan lahir dari residu sejarah.

Ia apalagi mengusulkan agar pameran mengenai Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya digelar di Kedutaan Besar Belanda, tetapi juga di Benteng Rotterdam, Gowa, Sulawesi Selatan. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi simbol sejarah berbareng nan mendorong rekonsiliasi dan mengurangi beban masa lalu.

“Supaya kita sama-sama punya sejarah dan mulai melupakan residu-residu itu. Kalau residu sejarah terus hidup dalam memori kita, kita bakal susah bekerja sama,” katanya.

Dalam paparannya, Anis juga membujuk peserta memandang keterhubungan sejarah dunia. Ia menyinggung jatuhnya Konstantinopel pada 1453, berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pada 1492, hingga kehadiran Portugis ke Nusantara pada 1511 sebagai rangkaian peristiwa nan saling berangkaian dalam perubahan geopolitik global.

Menurut dia, keterhubungan bumi pada era modern apalagi jauh lebih sigap sehingga akibat bentrok di suatu area dapat dirasakan secara langsung oleh negara lain.

“Dengan langkah pandang seperti ini, kita punya tugas menciptakan narasi baru nan membantu kita memahami persoalan secara lebih utuh,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Anis juga menyoroti peran media. Ia menegaskan pemberitaan tidak semestinya diukur dari kesesuaiannya dengan arah kebijakan pemerintah. Sebaliknya, media merupakan instrumen sosial nan mendorong lahirnya diskursus publik.

“Pemerintah semestinya mendengarkan perdebatan publik dan memahami degub nadi masyarakat,” katanya.

Ia menilai kualitas ruang publik kudu diarahkan pada pendalaman pengetahuan, bukan sekadar memperbanyak perdebatan nan dangkal. Menurutnya, masyarakat bakal semakin sehat andaikan diskursus publik mendorong lahirnya pengetahuan dan pendapat baru.

Anis juga mengingatkan ancaman model upaya media sosial nan bertumpu pada sensasi dan provokasi demi mengejar lampau lintas pengguna. Menurut dia, algoritma platform digital bekerja dengan memanfaatkan emosi pengguna melalui fitur seperti like dan dislike sehingga mendorong konten nan memancing kemarahan alias sensasi.

“Bisnis media sosial bertumpu pada sensasi dan provokasi lantaran itu nan menghasilkan trafik. Padahal, pada akhirnya nan paling diuntungkan justru pemilik platform,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai media nan berorientasi pada pendidikan dan pencerahan memerlukan model pendanaan nan tidak semata berjuntai pada trafik, melainkan ditopang oleh biaya kekal (endowment) agar dapat menjaga kualitas jurnalisme.

Anis berambisi wartawan dapat mengambil peran dalam membangun narasi nan mendorong pemahaman, mengurangi prasangka, dan memperkuat perbincangan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia.