Jadi Polemik! Lahan Makam Dijadikan Parkir? Ketua RW 30 Padalarang Ngamuk, Minta Disperkim KBB Tunda Pembangunan

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Rencana pembangunan lahan parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) nan bakal dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memicu polemik di tengah masyarakat.

Lahan parkir berukuran sekitar 16 x 16 meter nan direncanakan berada di area pemakaman tersebut dipersoalkan lantaran dinilai menggunakan sebagian lahan wakaf pemakaman nan selama ini diperuntukkan bagi penduduk RW 29 dan RW 30 Perumahan Graha Padalarang.

Ketua RW 30, Toro, didampingi Ketua RW 26, Usep, menyampaikan keberatannya saat ditemui di letak pemakaman, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga: Pembangunan Flyover Cimareme Tak Kunjung Bergerak, P4KBB Soroti Lambannya Pemkab dan DPRD Bandung Barat

Menurut Toro, persoalan utama bukan terletak pada niat pemerintah membangun akomodasi parkir, melainkan proses pelaksanaannya nan dianggap tidak melalui komunikasi dengan para pengurus wilayah dan masyarakat nan selama ini memanfaatkan lahan pemakaman tersebut.

"Kami tidak pernah diajak koordinasi. Tiba-tiba ada aktivitas pembangunan. Padahal lahan nan bakal dijadikan parkir merupakan tanah wakaf pemakaman untuk penduduk RW 29 dan RW 30," ujarnya.

Toro mengaku baru mengetahui adanya aktivitas pembangunan setelah menerima telepon dari Ketua RW 10 dan Ketua RW 26. Saat itu dirinya sedang berada di luar dan langsung menuju lokasi.

Setibanya di lokasi, dia berjumpa dengan pelaksana lapangan dari pihak proyek. Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa lahan telah diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Namun, Toro meminta bukti manajemen nan sah.

"Saya minta bukti autentiknya. Kalau memang sudah ada, tunjukkan. Tapi sampai sekarang belum ada nan bisa diperlihatkan kepada kami," katanya.

Baca Juga: Sabilulungan untuk Negeri Hadir di Bandung Barat, 2,5 Ton Beras Disalurkan untuk Masyarkat

Hentikan Sementara Pekerjaan

Sebagai corak keberatan, Toro meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan sementara hingga tercapai kesepakatan bersama.