Kisruh Lahan TK Negeri Ngamprah Mulai Temui Titik Terang, DPRD KBB Pastikan Kesepakatan Segera Ditindaklanjuti

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Polemik mengenai status lahan dan gedung TK Negeri Ngamprah (eks TK Bina Nusantara) di RW 19 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mulai menunjukkan perkembangan positif.

Setelah sebelumnya mempertemukan seluruh pihak nan bersengketa, Komisi IV DPRD KBB kembali menggelar rapat koordinasi berbareng sejumlah perangkat wilayah pada Selasa (14/7/2026) di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Pertemuan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, termasuk Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, serta pihak-pihak mengenai lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha, mengatakan bahwa pembahasan lanjutan sukses mengurai sejumlah kesalahpahaman nan sebelumnya menjadi penghambat penyelesaian persoalan.

"Sebetulnya kemarin tetap ada miskomunikasi. Alhamdulillah, setelah penjelasan dari Pak Asisten dan Bagian Hukum nan menerapkan aspek hukumnya, semuanya sudah bisa dipahami bersama. Secara umum persoalan ini sudah tidak ada masalah lagi," ujar Nur.

Baca Juga: Tokoh KBB Ini Soroti Anggaran APBD dan Beban PPPK, Megahari: Harus Ada Keberanian Menata Prioritas Belanja Daerah

Menurutnya, rapat kali ini memang tidak lagi mengundang seluruh perwakilan penduduk sebagaimana pertemuan sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi antarinstansi pemerintah agar langkah penyelesaian dapat segera dijalankan.

Nur menjelaskan, dalam pembahasan sebelumnya persoalan sempat melebar lantaran muncul sejumlah pertanyaan baru dari sebagian penduduk nan dinilai berada di luar substansi awal sengketa.

Padahal, kata dia, pemerintah sebelumnya telah menyiapkan jawaban terhadap beragam pertanyaan nan diajukan masyarakat mengenai proses penyerahan aset tersebut.

"Yang diharapkan penduduk sebenarnya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka sudah disiapkan. Namun kemudian muncul lagi persoalan baru nan menurut kami tidak lagi menyentuh substansi utama. Alhamdulillah, melalui pertemuan hari ini semuanya sudah clear," katanya.

Ia menegaskan, kesepakatan nan telah dibangun sekarang tinggal ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dengan lembaga mengenai sesuai kewenangan masing-masing.

"Saya langsung meminta Dinas Pendidikan untuk segera berkomunikasi dan menindaklanjuti sesuai tugasnya masing-masing. Hal-hal teknis, termasuk nan berangkaian dengan gedung maupun administrasi, kelak bakal dibahas lebih lanjut oleh dinas terkait," ungkapnya.

Menurut Nur, DPRD KBB bakal terus mengawal proses penyelesaian tersebut agar tidak kembali menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Baca Juga: 1 Tahun Lebih Beberapa Jabatan Masih PLT, P4KBB Desak Pemkab KBB Segera Isi Jabatan Kosong, Sebut Pelayanan Publik Tak Boleh Terus Bergantung pada PLT