Peringatan ke 30 Tahun, Ini Dia Kudatuli 27 Juli 1996: Titik Balik Sejarah Politik Indonesia yang Mengubah Arah Reformasi

Opini, BANGBARA.COM - Peristiwa 27 Juli 1996 alias nan lebih dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) merupakan salah satu babak paling menentukan dalam perjalanan kerakyatan Indonesia. 

Peristiwa nan berpusat di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, bukan sekadar bentrok internal partai, tetapi berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap sistem politik Orde Baru nan ketika itu dianggap sangat membatasi kebebasan politik. 

Berdasarkan materi nan ditampilkan dalam kitab saku DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat pada foto-foto tersebut, rangkaian sejarah Kudatuli disusun secara kronologis sehingga mudah dipahami sebagai perjalanan panjang nan berujung pada lahirnya era Reformasi.

Indonesia di Bawah Bayang-bayang Orde Baru

Pada awal 1990-an, kehidupan politik Indonesia tetap berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Sistem politik sangat terkendali, kehidupan kerakyatan dibatasi, dan pemerintah mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan partai politik.

Dalam situasi tersebut, PDI menjadi salah satu dari tiga partai politik nan diizinkan mengikuti pemilu berbareng Golkar dan PPP. Meskipun ruang geraknya terbatas, PDI tetap mempunyai pedoman massa nan cukup kuat di beragam daerah.

Menjelang pertengahan dasawarsa 1990-an, mulai muncul tuntutan perubahan dari beragam kalangan masyarakat, terutama mahasiswa, aktivis, akademisi, dan golongan masyarakat sipil nan menginginkan kerakyatan lebih terbuka. Aspirasi inilah nan kemudian menjadi latar belakang meningkatnya dinamika politik nasional. 

Munculnya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Salah satu titik krusial dalam perjalanan PDI terjadi pada Kongres Luar Biasa di Surabaya tahun 1993. Dalam forum tersebut, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui support kebanyakan peserta kongres.

Putri Presiden pertama RI, Soekarno, itu kemudian menjadi figur nan memperoleh simpati luas dari kader maupun masyarakat. Kehadirannya dipandang membawa angan baru bagi perubahan politik nasional.

Popularitas Megawati nan terus meningkat membikin PDI semakin diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan dinamika baru nan berujung pada bentrok internal partai. 

Kongres Medan 1996 dan Dualisme Kepemimpinan

Konflik internal mencapai puncaknya ketika pada 20 Juni 1996 diselenggarakan Kongres PDI di Medan.

Kongres tersebut menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Pemerintah Orde Baru mengakui hasil kongres tersebut, sedangkan pendukung Megawati menolak lantaran menilai prosesnya tidak sesuai dengan aspirasi kebanyakan kader.

Akibatnya lahirlah dualisme kepemimpinan di tubuh PDI. Pendukung Megawati tetap mempertahankan instansi DPP PDI di Jalan Diponegoro sebagai simbol legitimasi kepemimpinan mereka.