Pemkab Bandung Barat Janji Insentif RT/RW Cair Sebelum Iduladha 2026

KBB, BANGBARA.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan biaya insentif bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bakal dicairkan sebelum Hari Raya Iduladha 2026.

Kepastian tersebut disampaikan usai audiensi antara Forum Komunikasi RTRW Kabupaten Bandung Barat dengan jejeran pemerintah wilayah di Kantor Pemkab Bandung Barat, Selasa (19/5/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Dudi Supriadi, mengatakan pihaknya tengah berupaya mempercepat proses pencairan insentif RT dan RW nan mengalami keterlambatan sejak Januari hingga Mei 2026.

“Kami berupaya maksimal agar pencairan insentif RT dan RW bisa direalisasikan sebelum Iduladha,” ujar Dudi.

Dalam audiensi tersebut, para pengurus RT dan RW menyampaikan keluhan mengenai belum cairnya biaya insentif selama lima bulan terakhir.

Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah persoalan lain seperti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, info kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan sampah.

Dudi menjelaskan, keterlambatan pencairan insentif terjadi lantaran adanya proses penyesuaian sistem manajemen baru berjulukan “Amanah” nan memerlukan sinkronisasi serta pemutakhiran data.

“Kendalanya ada pada proses peralihan aplikasi dan sinkronisasi info administrasi,” katanya.

Adapun besaran insentif nan dialokasikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ialah sebesar Rp100 ribu untuk RT dan Rp200 ribu untuk RW per triwulan nan berasal dari APBD KBB.

Ketua Forum Komunikasi RTRW KBB, Adi Hardianto, menegaskan bahwa para pengurus RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat sehingga kewenangan mereka kudu segera dipenuhi pemerintah daerah.

Menurut laki-laki nan berkawan disapa Abo itu, pengurus RT dan RW setiap hari terlibat langsung dalam pelayanan manajemen hingga membantu beragam kebutuhan penduduk di lingkungan masing-masing.

“Kami berambisi pemerintah segera merealisasikan insentif nan tertunda lantaran RT dan RW adalah garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Abo.

Selain persoalan insentif, Forum RTRW juga menyoroti ketidakakuratan info desil kemiskinan nan dinilai membikin penyaluran support sosial belum tepat sasaran.

Tak hanya itu, mereka turut mengeluhkan ketimpangan pembangunan jalan, persoalan sampah, hingga support finansial pembangunan wilayah nan belum terealisasi.