Mendorong Keadilan Ekonomi Media di Era Digital: Upaya Menata Ulang Ekosistem Jurnalisme Indonesia

Ekonomi Bisnis, BANGBARA.COM - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) berbareng sejumlah lembaga dan kementerian menggelar Seminar Nasional bertema “Upaya Berkelanjutan untuk Keberlanjutan Media” pada Kamis, 4 Desember 2025, di Antara Heritage Center.

Kegiatan ini menjadi bagian krusial dari rangkaian Media Sustainability Forum 2025.

Dalam pemaparannya, Guntur Syahputra Saragih selaku Anggota Bidang Kerja Sama KTP2JB menegaskan bahwa relasi antara platform digital dan perusahaan media tetap menghadapi halangan besar.

Salah satunya adalah belum diakuinya karya jurnalistik dalam rezim UU Hak Cipta nan bertindak saat ini.

“Kami kesulitan menjalin kerja sama lantaran tidak ada ketentuan copyright. Tanpa itu, lisensi berbayar tidak dapat dibuat,” ujarnya.

Baca Juga: Kronologi Viral Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Sanggup Tangani Banjir, Tak Dapat Izin Gubernur, tapi Tetap Berangkat

Melalui KTP2JB, pemerintah berupaya membangun kerja sama umum nan menguntungkan kedua belah pihak.

Perpres No. 32 Tahun 2024 juga telah mengatur tanggungjawab kolaborasi, meski tanpa sanksi. Bentuk kerja sama dapat berupa lisensi berbayar, bagi hasil, hingga berbagi info agregat.

Dari Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti menyoroti tekanan nan menggerus ekosistem pers, mulai dari disrupsi teknologi, penurunan pendapatan iklan, hingga ketergantungan pada algoritma platform digital.

Perpres No. 32/2024, menurutnya, menawarkan tiga substansi utama: keadilan, kewartawanan berkualitas, dan transparansi algoritma.

Niken mengusulkan tiga kerjasama konkret: negosiasi lisensi konten berbayar, transparansi info pembaca, dan sindikasi konten investigasi serta jaringan iklan bersama.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menyoroti empat pilar kesetaraan antara media dan platform.

Baca Juga: Bupati Aceh Selatan Tuai Kecaman Usai Pergi Umrah di Tengah Bencana, Gerindra Copot Jabatan dan DPR Angkat Suara