Jusuf Kalla Ungkap Modus Mafia Tanah: Dari Rekayasa Hukum hingga Pemalsuan Identitas, Minta Pemerintah Tegas Berantas Sindikat

Hukrim, BANGBARA.COM — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), buka bunyi mengenai sengketa lahan miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan, nan diduga melibatkan mafia tanah.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari masalah nasional nan kudu segera diberantas.

“Mafia ini kudu diberantas, jadi kudu dilawan! Kalau dibiarin bakal begini akibatnya,” ujar JK dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Menurut JK, lahan seluas 16,4 hektare tersebut dibelinya secara sah dari ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu.

Ia mengaku mempunyai bukti norma komplit atas kepemilikan tanah itu, namun belakangan muncul pihak-pihak nan mencoba menguasai lahan dengan langkah ilegal.

Baca Juga: Kapolri Masuk Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Jimly Asshiddiqie Sebut Sinergi Dua Tim untuk Reformasi Cepat dan Terukur

Modus Lama: Rekayasa Hukum dan Pemalsuan Identitas

JK menjelaskan bahwa praktik mafia tanah sudah menjadi penyakit lama di Indonesia, sering dilakukan dengan modus rekayasa hukum, pemalsuan dokumen, apalagi memalsukan identitas orang untuk menyatakan kewenangan milik nan sah.

“Bukan hanya di Makassar, banyak juga terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal,” tegas JK.
“Dibuat dengan langkah rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Itu praktik lama, dan kita kudu musuh bersama-sama.”

Ia menambahkan, korban mafia tanah tidak hanya kalangan pejabat, tetapi juga masyarakat mini nan tidak mempunyai keahlian hukum.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, menurut JK, menjadi argumen utama kenapa praktik ini terus terjadi tanpa pengaruh jera.

Baca Juga: Mahfud MD Nilai Kasus Roy Suryo Tak Bisa Diputus Tanpa Bukti Keaslian Ijazah Jokowi, Sarankan Dibawa ke Pengadilan Lain Terlebih Dahulu

Masalah Nasional nan Harus Ditangani Serius

JK menegaskan bahwa mafia tanah bukan hanya urusan individu, melainkan masalah nasional nan berakibat luas.

Jika dibiarkan, kejahatan pertanahan bakal menggerus kepercayaan publik terhadap hukum dan menghalang investasi serta pembangunan nasional.

“Kalau tidak ditangani serius, masyarakat bakal kehilangan kepercayaan pada norma dan negara. Ini ancaman bagi kepastian norma dan keadilan sosial,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Ia menyerukan agar pemerintah pusat, abdi negara penegak hukum, dan masyarakat bekerja sama memberantas praktik mafia tanah.