Imam Tunggara Kawal Perencanaan Pembangunan Daerah 2026, Penguatan Posyandu dan Penanganan Stunting Jadi Prioritas di Cangkorah

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Komitmen DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam mengawal arah pembangunan wilayah kembali ditegaskan melalui aktivitas Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 nan dilaksanakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi Partai Demokrat, DR. H. RM. Imam I. Tunggara, M.Pd., di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya dari para kader Posyandu nan selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa.

Dalam perbincangan berbareng kader Posyandu, Imam Tunggara menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan wilayah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia nan sehat dan bebas dari stunting.

Baca Juga: Data Serapan APBD KBB Beda Versi, Kemenkeu Catat 28,91 Persen, Pemkab Klaim Sudah Tembus 40 Persen

Menurutnya, upaya percepatan penurunan nomor stunting kudu menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2026.

"Kita tidak bisa hanya konsentrasi pada pembangunan fisik. Isu stunting kudu menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Kader Posyandu adalah garda terdepan lantaran mereka nan paling mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan," ujar Imam Tunggara.

Dalam pertemuan tersebut, beragam aspirasi disampaikan para kader Posyandu. Mereka mengungkapkan tetap adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, mulai dari perangkat penimbangan balita nan belum memadai, perlengkapan operasional Posyandu, hingga angan adanya peningkatan insentif bagi para kader nan selama ini bekerja secara sukarela melayani masyarakat.

Baca Juga: Bandung Barat Caang Masih Hadapi Tantangan, Dishub KBB Ungkap Kekurangan Lebih dari 10 Ribu Titik PJU

Imam menilai seluruh masukan tersebut merupakan bagian krusial dalam proses pengawasan DPRD sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan program pembangunan wilayah tahun 2026.

Ia menegaskan, anggaran sektor kesehatan kudu diarahkan secara tepat sasaran agar bisa memperkuat pelayanan dasar masyarakat, terutama melalui support terhadap operasional Posyandu, program perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta beragam intervensi untuk menekan nomor stunting.

"Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap program pemerintah melangkah sesuai perencanaan dan anggaran nan dialokasikan betul-betul memberikan faedah bagi masyarakat. Target kita jelas, menurunkan nomor stunting di Kabupaten Bandung Barat," tegasnya.

Lebih lanjut, Imam membujuk seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, puskesmas, kader Posyandu, hingga organisasi masyarakat untuk terus memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Didampingi Pither Tjuandys, PBVSI KBB Soroti Minimnya Fasilitas Atlet Voli, Minta Pemda Bangun Gedung Latihan dan Perhatikan Bonus Prestasi

Ia meyakini, keberhasilan program penanganan stunting tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan sinergi seluruh komponen masyarakat, terutama dalam pendataan, edukasi keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan.

Menurutnya, keberadaan kader Posyandu menjadi sumber info paling jeli mengenai kondisi kesehatan masyarakat di tingkat lingkungan, sehingga peran mereka kudu terus diperkuat melalui support fasilitas, pelatihan, maupun kebijakan nan berpihak.