Data Serapan APBD KBB Beda Versi, Kemenkeu Catat 28,91 Persen, Pemkab Klaim Sudah Tembus 40 Persen

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Perbedaan info realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) antara pemerintah pusat dan pemerintah wilayah menjadi sorotan.

Selisih nomor nan mencapai sekitar 11 persen memunculkan pertanyaan mengenai kecermatan pelaporan dan perkembangan penyelenggaraan anggaran tahun 2026.

Berdasarkan info Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)/Simtrada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 10 Juli 2026, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat baru mencapai Rp924,66 miliar alias 28,91 persen dari total APBD sebesar Rp3,20 triliun.

Baca Juga: Bandung Barat Caang Masih Hadapi Tantangan, Dishub KBB Ungkap Kekurangan Lebih dari 10 Ribu Titik PJU

Sementara itu, realisasi Belanja Modal tercatat baru Rp4,58 miliar alias 2,51 persen dari pagu anggaran sebesar Rp182,69 miliar.

Di sisi lain, biaya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) nan telah masuk ke kas wilayah mencapai Rp893,39 miliar alias 52,74 persen dari total alokasi nan ditetapkan pemerintah pusat.

Data tersebut juga sejalan dengan capaian pengadaan peralatan dan jasa. Dari 5.209 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai Rp557,32 miliar, baru 916 paket nan terealisasi senilai Rp124,90 miliar, alias sekitar 22,41 persen.

Namun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membantah bahwa serapan APBD tetap berada di bawah 30 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, menegaskan nomor nan ditampilkan pada portal nasional tersebut bukan merupakan kondisi terbaru.

Baca Juga: Didampingi Pither Tjuandys, PBVSI KBB Soroti Minimnya Fasilitas Atlet Voli, Minta Pemda Bangun Gedung Latihan dan Perhatikan Bonus Prestasi

"Data itu keliru. Realisasi kita sekarang sudah sekitar 40 persen," ujar Ade usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, perbedaan nomor tersebut diduga terjadi akibat proses sinkronisasi info antara pemerintah wilayah dengan pemerintah provinsi sebelum diteruskan ke sistem pemerintah pusat.

Ia memastikan Pemkab Bandung Barat telah melakukan koordinasi agar info nan ditampilkan pada portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan segera diperbarui sesuai kondisi aktual.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi," katanya.

Meski demikian, hingga buletin ini disusun, portal resmi DJPK Kementerian Keuangan tetap menampilkan nomor realisasi shopping sebesar 28,91 persen.