Fraksi PDIP Sentil Kinerja SKPD, Minta Bupati Bandung Barat Tegas Larang Kepala Dinas Absen di Rapat Paripurna

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melontarkan sejumlah catatan krusial kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut dibacakan oleh Iwan Ridwan, nan menegaskan bahwa tetap terdapat beragam pekerjaan rumah nan kudu segera diselesaikan pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola birokrasi, serta kedisiplinan aparatur pemerintah.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah wilayah untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bandung Barat sesuai petunjuk konstitusi dan kepentingan masyarakat.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan siap bersama-sama membangun Kabupaten Bandung Barat sesuai petunjuk nasional demi mewujudkan pemerintahan nan lebih baik," ujar Iwan Ridwan saat membacakan pandangan umum fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan menilai penguatan birokrasi menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah wilayah diminta konsisten menerapkan sistem merit dalam penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Fraksi PDIP, sistem merit bakal memastikan setiap pejabat menempati posisi sesuai kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kapabilitas nan dimilikinya sehingga bisa menciptakan birokrasi nan profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Fraksi juga menyatakan keyakinannya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat mempunyai komitmen untuk menjalankan prinsip tersebut, termasuk mempercepat pengisian sejumlah kedudukan nan hingga sekarang tetap kosong.

"Pengisian kedudukan kudu dilakukan berasas sistem merit agar birokrasi melangkah profesional, jujur, dan setiap pejabat ditempatkan sesuai keahlian serta kompetensinya," tegasnya.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, keberadaan sejumlah posisi strategis nan belum terisi berpotensi menghalang efektivitas penyelenggaraan program pembangunan daerah.

Karena itu, percepatan pengisian kedudukan dinilai krusial agar roda pemerintahan dapat melangkah lebih optimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

Selain menyoroti aspek birokrasi, Fraksi PDIP juga memberikan perhatian terhadap kedisiplinan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadiri rapat-rapat resmi DPRD.

Fraksi meminta Bupati dan Wakil Bupati memberikan petunjuk tegas kepada seluruh kepala OPD agar datang secara langsung dalam setiap rapat paripurna DPRD dan tidak hanya mengirimkan perwakilan.

Menurut mereka, kehadiran langsung kepala perangkat wilayah sangat krusial agar setiap pertanyaan, masukan, maupun kritik dari DPRD dapat dijawab secara komprehensif berasas kewenangan masing-masing.

"Kami mengusulkan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar memerintahkan seluruh kepala SKPD datang langsung dalam setiap rapat paripurna dan tidak diwakilkan. Kehadiran mereka krusial agar pembahasan melangkah lebih komprehensif berbareng bidang-bidang teknis nan mendampingi," ujar Iwan Ridwan.

Fraksi menilai praktik pendelegasian kepada bawahan dalam forum resmi DPRD sering kali membikin proses pembahasan tidak melangkah maksimal lantaran beragam keputusan strategis tetap berada di tangan ketua perangkat daerah.