APBD Bandung Barat 2025 Tembus Rp3,39 Triliun, Jeje Beberkan Surplus Rp127 Miliar dan Kembali Raih WTP

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menyatakan bisa menjaga stabilitas pengelolaan finansial wilayah sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut ditunjukkan melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nan mencapai 98,58 persen dengan total pendapatan wilayah sebesar Rp3,39 triliun serta keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, didampingi Wakil Bupati Asep Ismail saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, Senin (29/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Jeje menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD merupakan corak transparansi sekaligus akuntabilitas pemerintah wilayah kepada masyarakat atas pengelolaan finansial nan telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

"Pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah wilayah dalam mengelola anggaran nan berasal dari masyarakat," ujar Jeje di hadapan ketua dan personil DPRD serta jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2025 memuat tujuh komponen utama, ialah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.394.853.479.480 alias 98,58 persen dari sasaran sebesar Rp3.443.659.170.878.

Meski realisasi pendapatan nyaris mencapai target, nilainya mengalami penurunan sekitar Rp15,63 miliar alias 0,46 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 nan mencapai sekitar Rp3,41 triliun.

Sementara itu, realisasi shopping wilayah mencapai Rp3.267.407.817.371 alias 92,77 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.521.890.135.318.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi shopping mengalami kenaikan sekitar Rp8,21 miliar alias 0,25 persen, nan menunjukkan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.

Salah satu capaian nan paling menonjol dalam laporan tersebut adalah berubahnya kondisi APBD dari nan semula diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp78,23 miliar, justru berhujung dengan surplus Rp127.445.662.109.

Pembiayaan wilayah seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp78,23 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan nihil sehingga pembiayaan netto berada pada nilai nan sama.

Kondisi tersebut berakibat pada meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) nan mencapai Rp205.676.626.549.

Nilai SILPA tersebut melonjak sekitar 162,91 persen alias bertambah lebih dari Rp127 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya.

Dari sisi neraca keuangan, kondisi aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga mengalami peningkatan.