Presiden Amerika Serikat, Joe Biden baru-baru ini menandatangani perintah pelaksana pada hari Senin lampau nan menetapkan standar baru dan langkah-langkah keamanan untuk AI di tengah kekhawatiran, sebagian disebabkan oleh Biden nan baru saja menonton movie Mission: Impossible terbaru.
Associated Press mengungkapkan bahwa movie Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One mempunyai akibat serius pada kekhawatiran presiden mengenai AI. Dalam sebuah wawancara, kepala staf Gedung Putih Bruce Reed mengatakan bahwa Presiden Biden “sangat terkesan dan cemas seperti siapa pun. Dia memandang gambar AI tiruan dari dirinya sendiri, dari anjingnya. Dia memandang gimana AI dapat membikin karya nan buruk. Dan dia telah memandang dan mendengar teknologi kloning bunyi nan luar biasa dan menakutkan, nan dapat mengambil bunyi Anda selama tiga detik dan mengubahnya menjadi sebuah percakapan palsu.”
Seperti kita ketahui, tokoh antagonis utama dalam seri terbaru dari franchise Mission: Impossible adalah AI nan sadar diri dan rawan nan dikenal sebagai “the Entity”. Dalam pembukaan Dead Reckoning Part One, “the Entity” menenggelamkan kapal selam dan membunuh para awaknya. Sesuatu nan membikin Presiden Amerika Serikat merasa takut.
Pada hari Senin lampau (30/10), Presiden Joe Biden menandatangani perintah pelaksana tentang kepintaran buatan nan dimaksudkan sebagai langkah pertama untuk memastikan bahwa AI dapat diandalkan dan bermanfaat. Perintah ini difokuskan untuk memastikan bahwa AI dikembangkan tanpa membahayakan keselamatan publik.
Menurut presiden, pemerintah kandas untuk segera mengatasi masalah nan berangkaian dengan media sosial dan sekarang, sebagai akibatnya, kaum muda di AS berurusan dengan masalah kesehatan mental nan saling berkaitan. Meskipun AI dapat memberikan pengaruh positif dalam mempercepat penelitian kanker, mengawasi akibat perubahan iklim, meningkatkan hasil ekonomi, dan meningkatkan jasa mengenai pemerintah, ada juga akibat negatif serius nan menyertainya. Hal ini termasuk keahlian AI untuk menciptakan gambaran palsu, berakibat pada ketidaksetaraan rasial dan sosial, serta menjadi perangkat bagi para penipu dan penjahat.
Advokat hak-hak digital dan presiden Center for Democracy & Technology, Alexandra Reeves Givens mengatakan bahwa pemerintahan Biden “melangkah maju dengan menggunakan perangkat nan dapat dikuasainya.” Mereka menambahkan, “Yaitu mengeluarkan pedoman dan standar untuk membentuk perilaku sektor swasta dan memimpin dengan memberi contoh dalam penggunaan AI oleh pemerintah federal.”