Titik Nol Yogyakarta Dipadati Massa, Ribuan Warga Desak Transparansi dan Keadilan Hukum

YOGYAKARTA, BANGBARA.COM – Sekitar 1.000 warga dari beragam komponen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar tindakan tenteram di area Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Jumat (19/6/2026).

Aksi nan diinisiasi oleh Aliansi Relawan Peduli Bangsa (ARPB) DIY itu mengusung tema “Wujudkan Kesejahteraan Rakyat: Lanjutkan Program Kerakyatan, Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas, Adili Koruptor, Bangun Kedaulatan Bangsa.”

Massa nan datang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, petani, nelayan, hingga unsur masyarakat sipil lainnya dari sejumlah kabupaten dan kota di DIY.

Mereka membawa spanduk, poster, dan atribut berisi support terhadap beragam program kerakyatan nan dinilai memberikan faedah langsung bagi masyarakat.

Dukung Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

Dalam orasinya, para peserta tindakan menyampaikan support terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut mereka, program tersebut telah memberikan akibat positif bagi family penerima manfaat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekaligus meringankan beban ekonomi rumah tangga.

Koordinator tindakan menyebut banyak masyarakat telah merasakan faedah nyata dari program MBG.

Selain meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi generasi muda, program tersebut juga dinilai bisa membuka kesempatan ekonomi melalui keterlibatan masyarakat dalam rantai pengedaran pangan, penyediaan bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja.

“Program MBG kudu terus dilanjutkan dan diperkuat. Banyak family nan merasakan manfaatnya, terutama bagi anak-anak nan sekarang mendapatkan akses makanan bergizi secara lebih baik. Program ini juga membantu perputaran ekonomi masyarakat,” ujar salah satu orator.

Selain mendukung program kerakyatan, massa juga mendesak pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Peserta tindakan menilai setiap program nan menggunakan biaya publik kudu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka agar manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat luas.