PKB Bandung Barat Dorong Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol dan Evaluasi Alokasi Kursi DPRD Jabar Jelang Pemilu 2029

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi, mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berbareng DPRD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk melakukan kajian komprehensif mengenai peningkatan support finansial bagi partai politik menjelang Pemilu 2029.

Menurut Asep, keberadaan support anggaran nan memadai bagi partai politik mempunyai peran krusial dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memperkokoh kelembagaan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Roadshow KPU dan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat di Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, Kamis (4/6/2026).

Asep menjelaskan bahwa peran partai politik saat ini tidak lagi terbatas sebagai peserta pemilu semata. Partai politik juga mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta membangun kesadaran demokrasi, khususnya bagi generasi muda.

"Partai politik mempunyai tanggung jawab nan semakin besar dalam pendidikan politik dan penguatan kerakyatan di masyarakat. Karena itu diperlukan support nan memadai agar fungsi-fungsi tersebut dapat melangkah optimal," ujarnya.

Baca Juga: Setelah Heboh, Respon UPT Persampahan DLH KBB, Sampah di Depan Kantor Desa Ngamprah Akhirnya Terangkut

Menurutnya, pembahasan mengenai peningkatan bantuan finansial partai politik kudu dilakukan secara objektif dan berasas kajian nan matang agar kebijakan nan dihasilkan tetap sesuai izin serta bisa menjawab kebutuhan penguatan kelembagaan partai politik di daerah.

Asep meyakini bahwa partai politik nan sehat dan kuat bakal memberikan akibat positif terhadap kualitas demokrasi, termasuk dalam mencetak kader-kader politik nan kompeten serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Soroti Ketimpangan Alokasi Kursi DPRD Jawa Barat

Selain membahas support finansial partai politik, Asep juga menyoroti persoalan representasi politik masyarakat Bandung Barat pada tingkat Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, penataan wilayah pemilihan (dapil) perlu menjadi perhatian serius lantaran berangkaian langsung dengan keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif.

"Kami memandang pembahasan dapil ini sangat penting. Formula nan disampaikan KPU tentu menarik untuk dikaji bersama, namun kami juga bakal melakukan kajian dan formulasi sendiri agar menghasilkan skema nan lebih setara bagi seluruh daerah," katanya.

Asep menilai KPU Kabupaten Bandung Barat perlu ikut memperjuangkan persoalan alokasi bangku DPRD Jawa Barat mengingat jumlah masyarakat Kabupaten Bandung Barat nan sekarang mencapai sekitar 1,9 juta jiwa hanya diwakili empat bangku di DPRD Jawa Barat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan representasi jika dibandingkan dengan wilayah lain nan mempunyai jumlah masyarakat relatif setara namun memperoleh alokasi bangku lebih banyak.

Baca Juga: Sudah 1 Bulan Sampah Menggunung dan Berbelatung di Depan Kantor Desa Ngamprah, Warga Mulai Resah