Nyaris Ricuh, Puluhan Massa Aliansi Masyarakat Bandung Barat Desak KPU untuk Pilkada Ulang

KBB, BANGBARA.COM– Puluhan massa nan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bandung Barat Menggugat menggelar tindakan unjuk rasa di instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa (3/12/2024). 

Pantauan dilokasi, massa nan terdiri dari pelajar, santri, ulama, hingga kalangan muda dari beragam wilayah itu memulai aksinya dengan konvoi dari Gedung HBS Cimareme menuju instansi KPU di Jalan Padalarang-Purwakarta, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang.

Dalam aksinya, massa membawa poster bergambar calon bupati Jeje Richie Ismail dengan latar duit pecahan Rp50 ribu serta poster bertuliskan “Oligarki Perusak Demokrasi” nan menampilkan sosok Raffi Ahmad. 

Mereka menyampaikan orasi, menuntut penegakan norma atas dugaan politik duit (money politics) dalam Pilkada Serentak 2024.  

Tuntutan Pemilu Ulang dan Adili bagi Pelaku Politik Uang

Koordinator aksi, Dudi Firmansyah, mendesak abdi negara berkuasa menangkap dan mengadili calon bupati, wakil bupati, serta pelaku lain nan terlibat dalam praktik politik uang. 

Ia juga meminta KPU menggelar pemilihan ulang di seluruh 2.562 tempat pemungutan bunyi (TPS) di 16 kecamatan Kabupaten Bandung Barat.  

“Kami mendesak abdi negara menangkap dan mengadili para pelaku politik uang. Pemungutan bunyi ulang krusial dilakukan lantaran hasil Pilkada kali ini sudah tercemar oleh praktik tersebut. Demokrasi telah ternodai,” tegas Dudi nan juga mahasiswa Bandung Barat.  

Dudi menambahkan bahwa praktik politik duit tidak hanya merugikan peserta pemilu nan jujur, tetapi juga masyarakat luas. 

Ia menyebut, kerakyatan nan semestinya menghasilkan pemimpin berbobot justru terancam oleh pemimpin nan terpilih melalui cara-cara tidak etis.  

“Pemimpin nan terpilih lantaran politik duit condong rentan terhadap korupsi. Ini adalah penghinaan terhadap rakyat Kabupaten Bandung Barat,” lanjutnya.  

Menanggapi tuntutan massa, Ketua KPU Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman menjelaskan bahwa pihaknya hanya bisa bertindak atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) alias Mahkamah Konstitusi (MK).  

“Kami memastikan proses pemungutan bunyi dan rekapitulasi melangkah sesuai aturan. Dugaan pelanggaran seperti politik duit mempunyai sistem nan kudu dilaporkan ke Bawaslu. Jika ada rekomendasi, kami siap menindaklanjuti,” ujarnya.  

Data Pelanggaran Pilkada Bandung Barat