Ketua PBNU hingga Sejarawan Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

Ketua PBNU hingga Sejarawan Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

BincangSyariah.com– Diskusi publik “IslamiTalk” nan diselenggarakan oleh Islami.co di Outlier Cafe Ciputat, Jakarta, menghasilkan penolakan kolektif dan tegas terhadap wacana pengangkatan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Acara nan dihadiri oleh sejumlah aktivis dari beragam organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini menyoroti kekerasan politik dan represi sistematis Orde Baru terhadap kekuatan sipil, terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Hadir Sejarawan Bonnie Triyana, Budayawan Hairus Salim, Aktivis Gen Z NU Lily Faidatin, dan Ketua PBNU Savic Ali—secara serempak mengukuhkan pandangan bahwa warisan kekerasan sistemik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan korupsi nan melekat pada rezim Orde Baru tidak memenuhi prasyarat etis maupun moral untuk sebuah gelar kepahlawanan.

Bonnie Triyana, Sejarawan dan Anggota DPR, sendiri menyebut upaya Soeharto dijadikan Pahlawan narasi tunggal soal Pahlawan dan legitimasi kekerasan nan berdarah selama orde baru.

Ia juga menjelaskan legitimasi kekuasaan Soeharto dibangun di atas krisis dan pemaksaan sejarah.

“Soeharto menjadi presiden lantaran krisis politik, maka dari itu butuh sejarah untuk melegitimasi kekuasaannya,” ujar Bonnie dalam obrolan Islami Talk nan digelar Islami.co di Kafe Outlier, Jakarta (7/10/2025)

“Pembantaian dan penangkapan massal pengikut PKI berjalan sampai tahun 1969. Pada dasarnya, pengangkatan Soeharto bukan soal jasa, tetapi pertarungan memori publik—mempertarungkan memori untuk melegitimasi alias mendelegitimasi golongan tertentu.”

Hal senada diungkap oleh Hairus Salim, Budayawan NU nan menguraikan strategi Orde Baru dalam melumpuhkan kekuatan ideologis partai-partai, termasuk NU nan mempunyai pedoman massa besar.

Ia menggambarkan gimana proses politik di bawah Soeharto hanyalah formalitas belaka.

“ABRI digunakan untuk memaksa memilih Soeharto. NU nan mempunyai bunyi dominan tidak pernah menduduki ketua umum PPP lantaran kudu mendapat persetujuan Soeharto,” terang Hairus.

“Selama Orde Baru, NU susah sekali berkembang, selain kiai-kiai nan pindah ke Golkar. Pemilu kala itu hanya formalitas; ideologi dilumpuhkan,” tambahnya.

Hal senada juga diungkap oleh Lily Faidatin, seorang aktivis Gen Z Nahdlatul Ulama nan menyebut, Soeharto punya dosa besar dan tak layak jadi pahlawan nasional.

Lily juga aktif di organisasi kepemudaan NU menyatakan penolakan atas nama keadilan dan kemanusiaan.

“Saya menolak dengan tegas Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Beliau mungkin pernah berjasa, tetapi dosanya lebih banyak. Ayah saya sendiri menjadi korban penangkapan lantaran tindakan mengkritisi Soeharto,” kata Lily. “Soeharto tidak punya cukup argumen untuk dipahlawankan.”

Sedangkan Ketua PBNU Savic Ali, mengatakan dia tegas menolak Soeharto lantaran orde baru dalam sejarahnya mengebiri Nahdlatul Ulama di segala level, mulai politik sampai pendidikan.

Ia juga menjelaskan soal sistem kontrol tripartit Orde Baru (ABRI, Birokrasi, Golkar) nan mengekang pergerakan NU baik sebagai organisasi maupun pesantren.

Ia mencontohkan soal pemilu 1971 ketika NU dipaksa lebur jadi PPP dan mulai politik satu arah, semuanya kudu pro Soeharto lewat Golkar.

“KH Idham Chalid pernah berbicara kita disuruh tanding tinju, tetapi kedua tangan kita diikat. Namun, bunyi NU di pemilu memperkuat di nomor 18 persen, artinya NU bisa bertinju dengan kedua tangannya diikat,” jelas Savic.

“Kalau Soeharto dipahlawankan, gak ketemu logika kita lantaran Soeharto bagian dari masalah; legacynya banyak nan bermasalah, korbannya banyak sekali,” tambahnya.

Lantas dia menjelaskan pahlawan adalah mereka nan berani berkorban demi orang lain, bukan sebaliknya. Soeharto jelas bukan di sana.

“Pahlawan bagi saya adalah orang nan berani mempertaruhkan kepentingan dan keselamatan dirinya untuk kepentingan orang lain, sedangkan Soeharto mendahulukan kepentingan dirinya dan kroninya.”

Diskusi ini menyimpulkan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan tindakan nan mengingkari jutaan korban pelanggaran HAM berat, menegasikan luka sejarah represi politik, dan secara esensial mendegradasi standar kepemimpinan ideal di masa depan nan kudu menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan penghormatan terhadap HAM