Digeruduk Buruh, Bawaslu KBB Masuk Angin Tangani Kasus Politik Uang di Pilkada 2024

KBB, BANGBARA.COM– Puluhan massa nan tergabung dalam koalisi lima serikat buruh Bandung Barat kembali mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Sabtu, 30 November 2024.

Mereka memprotes keahlian Bawaslu KBB nan dianggap tidak akuntabel dalam menangani beragam kasus pelanggaran pemilu, terutama mengenai dugaan politik uang dan netralitas abdi negara nan tak kunjung ditindak tuntas.

Bahkan, ditengah orasi, Bawaslu KBB dianggap masuk angin dalam menangani perkara tersebut, masa kemudian memberikan obat cair secara simbolis kepada ketua dan jejeran Bawaslu KBB.

Pantauan sekirarkita.id di lokasi, massa nan berasal dari area industri di Kecamatan Batujajar, Cimareme, dan Kecamatan Cipatat mulai berkumpul di depan instansi Bawaslu sekitar pukul 11:00 WIB.

Dengan membawa spanduk dan melakukan orasi, mereka menuntut ketua Bawaslu menemui massa dan memberikan penjelasan mengenai progres penanganan kasus pelanggaran Pilkada 2024.

Koordinator aksi, Dadang Ramon, menyampaikan kekecewaannya terhadap Bawaslu nan kerap berkilah kurangnya syarat formil dan materil dalam menangani kasus.

"Kami minta Bawaslu menerangkan ke publik sejauh mana penindakan mereka. Jangan sampai kasus hanya diregister, diperiksa, lampau selesai tanpa ada hukuman," ujarnya.

"Kami juga memberikan obat masuk angin corak support kami (buruh) agar jejeran Bawaslu KBB kerja ekstra, jangan lupa minum obat dan jaga kesehatan," ujarnya.

Kasus-kasus nan Dipertanyakan

Dadang menyoroti beberapa kasus nan hingga sekarang belum menunjukkan hasil nan transparan, seperti dugaan netralitas abdi negara desa di Kecamatan Gununghalu dan politik duit nan sempat viral melalui video di media sosial.

Ia menyebut, video tersebut menampilkan dugaan pembagian sampulsurat oleh pasangan calon nomor 2, Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail, menjelang hari pencoblosan.

"Tindak tegas pelanggaran, siapa pun pelakunya. Kami mau Pilkada melangkah sesuai prinsip demokrasi, bukan dirusak oleh politik duit dan ketidaknetralan," tegas Dadang.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan pekerja ini tidak berpihak kepada calon manapun, melainkan murni untuk mewujudkan Pilkada nan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan setara (Luber Jurdil).